Breaking News
Home » Main News » Deklarasi Netralitas (Politik) Lembaga Kampus

Deklarasi Netralitas (Politik) Lembaga Kampus

BADAN Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa (BEM KBM) Universitas Bengkulu bersama pimpinan Unib, Jumat siang (20/6/2014) di ruang rapat I gedung rektorat, menggelar Deklarasi Netralitas Lembaga Kampus dalam menghadapi perhelatan politik baik tingkat nasional seperti Pemilihan Presiden 2014, maupun tingkat lokal seperti Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) yang akan marak tahun 2015.

Presiden BEM KBM Unib, Yusuf Kurniawan mengatakan, deklarasi ini dilatarbelakangi aksi demontrasi mahasiswa menolak politisasi kampus beberapa waktu lalu. Aksi itu digelar mahasiswa karena ditengarai telah terjadi politisasi kampus dengan hadirnya sejumlah figur yang akan mencalon anggota legislatif dan kepala daerah dalam kegiatan di kampus.

“Aksi itu bertujuan mengingatkan pimpinan Unib dan seluruh keluarga besar mahasiswa Unib untuk menolak segala bentuk politisasi kampus untuk tujuan politik praktis,” ujar Yusuf.

Aksi damai itu lanjut Yusuf Kurniawan mendapat respon positif dari Rektor Unib Dr. Ridwan Nurazi, M.Sc, sehingga terjadilah diskusi dan pembahasan berkelanjutan antara pimpinan Unib dan sejumlah elemen mahasiswa untuk membuat suatu kesepakatan yang kemudian menjadi regulasi dalam menjaga netralitas lembaga kampus dan bebas dari segala bentuk politik praktis.

“Tibalah hari ini, kita mendeklarasikan sejumlah poin hasil kesepakatan yang terkait dengan upaya menjaga netralitas lembaga kampus dan bebas dari segala bentuk politisasi serta politik praktis. Kesepakatan yang tertuang dalam deklarasi ini wajib kita patuhi dan laksanakan bersama-sama,” tukasnya.

Rektor Unib Dr. Ridwan Nurazi, M.Sc pada kesempatan itu menyambut baik Deklarasi Netralitas Lembaga Kampus yang dilakukan BEM. Rektor membenarkan bahwa sebagai bentuk respon positif atas aksi mahasiswa beberapa waktu lalu, pihaknya telah melakukan diskusi dengan segenap pengurus BEM dan Ormawa termasuk dengan para Dekan, untuk menterjemahkan arti dan maksud netralitas kampus dalam politik, sehingga bisa ditentukan dan disepakati bentuk-bentuk regulasinya.

Bahkan kata Rektor, jauh sebelum mahasiswa menggelar aksi menolak politisasi kampus, dirinya dan pimpinan Unib lainnya telah berkomitmen dan konsisten menjaga netralitas kampus dalam perhelatan politik. Ini sekaligus upaya menjalankan amanat dari Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang meminta seluruh PTN untuk netral dalam menghadapi tahun politik.

“Ketika dilantik sebagai Rektor Unib, saya bertanya dengan Bapak Menteri, dalam waktu dekat kita menghadapi tahun politik, bagaimana sikap kita ? Pak Menteri mengimbau dan menekankan bahwa kita dan termasuk seluruh PTN, untuk senantiasa menjaga netralitas,” papar Dr. Ridwan.

Kendati demikian lanjut Rektor, kita tidak boleh tabu dan buta dengan politik. Kita membuka ruang bagi siapa saja untuk membicarakan soal politik dengan segala perkembangan dan pernak-perniknya, asalkan sesuai dengan ‘aturan main’ dan regulasi yang sudah disepakati sebagaimana yang sudah dideklrasikan hari ini.

Salah satu contoh implementasi kegiatan yang sesuai dengan ‘aturan main’ adalah seperti kegiatan dialog kebangsaan yang dilakukan BEM. Dialog itu menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk dua kubu pendukung calon presiden 2014 Prabowo Subanto dan Joko Widodo. “Ada keseimbangan di sini. Kita bisa memposisikan diri sebagai pihak yang netral,” ujar Rektor.

Tambah Rektor, kita juga harus menyamakan persepsi dan batasan tentang ruang lingkup kegiatan politik dengan merujuk sejumlah aturan dan ketentuan yang berlaku. Sebab Unib terbuka dengan siapa saja yang datang dan hendak melakukan kerjasama dan kemitraan.

“Contohnya beberapa waktu lalu kita kedatangan Ridwan Mukti selaku Bupati Musi Rawas. Dia memberikan kuliah umum dan menjadi pembicara seminar, serta kegiatan lainnya. Kita tidak bisa serta merta mengatakan bahwa itu adalah kegiatan politik, sebab ketika itu yang bersangkutan bukan bakal calon atau calon gebernur.”

“Kalau sekarang Ridwan Mukti sudah mendeklarasikan diri untuk maju pada Pilgub Bengkulu 2015, kita juga akan mengkaji bila Dia datang lagi ke Unib. Prinsipnya, sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi yang sudah kita deklarasikan hari ini, siapa saja bisa datang ke Unib, karena kita netral dan siapa saja terbukti melakukan politik praktis akan kita beri sanksi,” tukas Dr. Ridwan.

Selain melakukan deklarasi netralitas lembaga kampus, BEM KBM Unib pada kesempatan itu juga melaunching Media Center BEM KBM UNIB 2014. Media dimaksud yaitu laman/website, group dan akun facebook, twiter, dan BBM, sebagai wadah komunikasi, penyampai informasi sekaligus kontrol sosial. Peresmian Media Center itu ditandai pemotongan pita selubung plang merk oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unib Dr. Mochamad Ridwan.[hms1]

Check Also

Faculty of Law, UNIB Be the First Champion in National Constitutional Debate Competition of 2019

Be Proud, ahead of the 74th Anniversary of the Independence of the Republic of Indonesia, …